DPR Membuat Ulah Lagi !!!

Inilah proyek fantastis DPR!!!. Tahun 2012 baru seumur jagung namun berbagai agenda mencengangkan sudah diancang-ancang pemerintah.

1. Kalender Dewan 1,3 M
2. Renovasi Ruangan 20 M
3. Renovasi Istana 80 M
4. Gedung Dewan 1,6 T
5. Toilet Dewan 2 M
6. Pengharum Ruangan DPR 1,45 M
7. Proyek Mesin Fotokopi, Camry dan Lap. Futsal Dewan 6,5 M
8. Kunjungan kerja per orang (7x) 15 Juta
9. Relokasi Anggaran dewan 247M
10. Kegiatan Pemberitaan Dewan 5,9 M
(dari berbagai sumber)

Anehnya Ketua DPR , Marzuki Ali menyatakan tidak diberi tahu Sekjen mengenai proyek fantastis ini. Namun Sekjen malah berkilah bahwa dirinya tidak dilibatkan Badan Anggaran dalam memutuskan proyek fantastis ini. Di sisi lain Badan Anggaran pun menyatakan tidak mungkin merumuskan suatu proyek tanpa melibatkan Sekjen dan sepengetahuan Ketua DPR. Hal ini semakin memperlihatkan

Sungguh ironi dimana saat pemerintah tengah menganggarkan proyek-proyek tersebut saat yang sama terdengar kabar adanya sekolah yang runtuh karena tidak layak pakai. Bisa dibayangkan jika anggaran di atas lebih di utamakan untuk pembangunan sekolah, jalan atau pun berbagai sarana dan prasarana bagi rakyat. Atau di alokasikan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan lebih bisa dirasakan manfaatnya

Hal ini mengingatkan penulis tentang sosok Khalifah Umar bin Khattab. Dalam satu riwayat Qatadah berkata, ”Pada suatu hari Umar bin Khattab memakai jubah yang terbuat dari bulu domba yang sebagiannnya dipenuhi dengan tambalan dari kulit, padahal waktu itu beliau adalah seorang khalifah, sambil memikul jagung ia lantas berjalan mendatangi pasar untuk menjamu orang-orang.” Abdullah, puteranya berkata, ”Umar bin Khattab berkata, ”Seandainya ada anak kambing yang mati di tepian sungai Eufrat, maka umar merasa takut diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT.”

Beliaulah yang lebih dahulu lapar dan yang paling terakhir kenyang, Beliau berjanji tidak akan makan minyak samin dan daging hingga seluruh kaum muslimin kenyang memakannya…

Tidak diragukan lagi, khalifah Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang arif, bijaksana dan adil dalam mengendalikan roda pemerintahan. Bahkan ia rela keluarganya hidup dalam serba kekurangan demi menjaga kepercayaan masyarakat kepadanya tentang pengelolaan kekayaan negara. Bahkan Umar bin Khattab sering terlambat salat Jum'at hanya menunggu bajunya kering, karena dia hanya mempunyai dua baju.

Sungguh sangat bertolak belakang dengan potret pemimpin dan pemerintah kita saat ini. Para elit politik sudah begitu teracuni sikap hedonis. Budaya sekulerisme dan kapitalisme menjadi suatu hal yang biasa di senayan sana. Hanya kembali pada aturan Allah sajalah maka sosok pemimpin seperti Khalifah Umar akan hadir kembali.

Opini Islam

SUBSIDI BBM DIBATASI!!! SIAPA YANG UNTUNG ???

1 April 2012 akan diberlakukan pembatasan subsidi BBM bagi pengguna kendaraan berplat hitam. Tentu saja hal ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Karena sperti yang sudah sering terjadi adanya pembatasan subsidi BBM ini membuat rakyat tidak bebas memilih bahan bakar yang ingin mereka gunakan. Rakyat akhirnya harus memilih menggunakan bahan bakar lain yang kadar oktanya lebih tinggi seperti pertamax. Seperti sudah diketahui harga pertamax jauh lebih mahal ketimbang harga premium.
Selain itu perlu juga dicermati hal apa yang mendasari diberlakukannya pembatasan subsidi BBM ini. Pemerintah menganggap dapat menghemat sekitar Rp 2 triliun untuk sektor Jabodetabek. Tapi seolah hal ini setiap tahun menjadi polemik disana-sini. Karena daya beli masyarakat akan cenderung terpengaruhi karena mereka harus memilih bahan bakar yang lebih mahal. Bahan bakar yang jenis pertamax tidak saja di produksi oleh Pertamina, namun sebenarnya juga diproduksi oleh perusahaan Migas asing. Tentu karena tidak ada pilihan untuk menggunakan premium yang lebih murah mengakibatkan masyarakat akan memilih menggunakan pertamax atau bahan bakar yang diproduksi perusahaan Migas asing.
Hal ini lah yang membuat keuntungan akan lebih banyak di dapatkan pihak asing yang bermain di sektor migas. Apalagi dengan hadirnya SPBU-SPBU milik perusahaan asing seperti Total, Shell, Petronas maka akan membuat persaingan dengan Pertamina menjadi ketat. Selama ini SPBU-SPBU asing kurang mendapat perhatian karena masyarakat lebih memilih menggunakan premium yang lebih murah dan diproduksi oleh Pertamina. Dengan biaya produksi yang lebih efisien dan kualitas yang mungkin lebih baik, maka produk SPBU asing itu akan lebih kompetitif dibandingkan SPBU Pertamina. Maka jumlah SPBU asing dalam jangka waktu yang tidak lama akan semakin banyak. Seperti perusahaan Sheel yang mematok harga Rp6.200 per liter, sedangkan Pertamina menjual Pertamax Rp6.150 per liter. Selain itu, beberapa konsumen memilih Shell karena perusahaan tempatnya bekerja memberikan biaya pengganti apabila menggunakan BBM dari Shell.
Kerugian pun tentu akan lebih banyak dirasakan pihak Pertamina. Selama Pertamina telah memproduksi lebih banyak premium daripada pertamax. Pertamina memproduksi premium sekitar 600 ribu-650 ribu barel per hari. Maka apabila masyarakat terpaksa beralih ke pertamax maka akan banyak kilang-kilang premium yang terabaikan dan tentu akan menjadi kerugian finansial bagi Pertamina.
Hal ini tidak lain adalah salah satu upaya bentuk liberalisasi migas yang sebenarnya sudah berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Adanya UU Migas menjadi celah tersendiri agar asing berperan lebih banyak dan mengambil untung semaksimal mungkin akan kekayaan migas Indonesia. Upaya liberalisasi ini sudah nampak saat penanganan Blok Cepu yang kaya minyak diserahkan kepada Exxon Mobile selaku perusahaan asing. Padahal apabila diserahkan kepada Pertamina maka akan lebih menguntungkan bagi Pertamina dan rakyat khususnya.
Inilah kebijakan kapitalistik yang akan terus dikeluarkan jargon penguasa negeri ini. Dimana seharusnya BBM merupakan hak rakyat untuk kalangan manapun menggunakannya seakan semakin dipersulit. Sehingga sudah saatnya pengelolaan Migas dan SDA lain haruslah dikelola berdasarkan aturan Allah SWT yang menciptakan manusia, bukan dengan aturan manusia yang hanya menguntungkan satu pihak saja.

Fakta Pemilu

PEMILU KEMANA???

Tahun 2012 sudah didepan mata, maka terhitung dari tahun sekitar 2 tahun lagi maka pemilu presiden akan digelar di negeri ini. Maka dapat dilihat beberapa partai disepanjang tahun 2011 mulai bergeliat melakukan berbagai strategi politik untuk bisa memenangkan pemilu tahun 2014 nanti. Berbagai upaya salah satunya verifikasi menjadi peserta parpol diupayakan secara dini oleh para elit politik perpol. Bahkan diantara parpol peserta pemilu 2014 banyak yang merupakan partai baru seperti diantaranya Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) serta Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang diusung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Salah satu yang patut dicermati upaya yang dilakukan parpol-parpol untuk memenangkan pemilu adalah melakukan pendekatan media yang intensif. Diantaranya bergabungnyya bos-bos media ternama di negeri kedalam kepengurusan partai politik. Diantaranya Surya Paloh pemilik Media Group yang membawahi Metro TV, Media Indonesia, Lampung Post berkecimpung di Partai Nasdem. Selain itu juga ada Aburizal Bakrie pemilik Bakrie group, yang membawahi TV One, ANTV, Harian Suara Karya, vivanews.com berkecimpung di Partai Golkar . Kemudian menyusul Harry Tanoesoedibjo selaku pimpinan Media Nusantara Citra (MNC) Group yang memiliki RCTI, MNC TV, Global TV, Okezone.com, Harian Seputar Indonesia masuk ke dalam kepengurusan Partai Nasdem.
Beberapa kalangan menilai hal ini cukup berdampak pada kampanye partai yang bisa jadi mulai dilakukan melalui media-media yang dimiliki oleh para pengurus partai. Kita pun melihat upaya mempromosikan partai masing-masing sudah mulai terlihat. Selain itu ditahun 2009 lalu upaya penggunaan media dianggap lumayan efektif mengampayekan calaon presiden dan wakil presiden dari partai politik masing-masing. Para elit politik tak dapat dipungkiri mulai terus menyiapkan amunisi dan langkah-langkah agar bisa memenangkan pemilu 2014 mendatang. Padahal ditahun-tahun ini masih banyak permasalahan rakyat yang belum terselesaikan.
Ditahun 2011 saja tingkat pengangguran semakin meningkat. Berdasarkan data BPS tahun 2011 terdapat 8,12 juta orang mengganggur. Sementara data Kadin justru ada tambahan 1,3 juta penggangguran tiap tahun. Angka kemiskinan juga semakin meningkat, berdasarkan data BPS tahun 2011 ada 30 juta orang miskin dengan standar kemiskinan yaitu pengeluarannya kurang dari Rp 230.000 / bulan . Kasus korupsi pun menjadi bumbu hangat di tahun 2011. Masih hangat dengan kasus Nazarudin kemudian disusul dengan kasus yang melibatkan Nunun Nurbaeti serta permasalahan lainnya. Masalah tersebut sejatinya belum menemui penyelesaiannya. Sekarang elit politik malah lebih sibuk memikirkan posisinya di tahun 2014 sehingga berbagai kebijakan seakan mengarah kepada pemilu 2014.
Salah satunya adalah penyelasaian UU BPJS yang baru akan benar-benar terealisasi ditahun 2014. Tentu hal ini cukup membingungkan mengapa baru terealisasi di tahun yang sama saat pemilu akan berlangsung. Walaupun pemerintah beralasan butuh persiapan untuk merelealisasikannya tetapi adanya permainan kepentingan tertentu sudah mulai terlihat. Hal ini lah yang menunjukkan bahwa kebanyakan kepentingan rakyat seakan di kebiri kepentingan pihak tertentu. Belum lagi apabila pada urusan kampanye melibatkan dana-dana tidak jelas khususnya dana asing. Tentu akan sangat berdampak apabila mereka berkuasa seperti halnya sekarang dimana banyak kepentingan asing yang dilegalkan dan di nomor satukan sedangkan kpentingan rakyat dinomor duakan. Hal ini terlihat bagaimana kasus Freeport terus terulang.
Tentu kita tidak bisa berharap perubahan hanya dari pemilu, karena yang terjadi pada setiap pemilu hanyalah terjadi pergantian person bukan melakukan pergantian sebenarnya. Keadaan negeri ini yang terus terpuruk tidak saja disebabkan sosok pemimpinnya atau person di dalamnya tetapi juga karena sistem kehidupan yang cenderung hedonis dan kapitalistik sekuler membuat mereka menjadikan kekuasaan dan materi sebagai yang utama. Sehingga perubahan sesungguhnya tidak hanya dari sisi person tetapi juga harus merambah ke sisi sistem kehidupan.

Opini Islam

Tki ku yang malang

Miris dan prihatin mendengar berbagai berita terkait nasib TKI ataupun TKW yang bekerja di luar negeri. Belum masyarakat di negeri ini tengah digemparkan dengan berita malangnya nasib TKW yaitu Dasem yang terancam hukuman pancung atau denda sebesar Rp 4,7 miliar untuk mendapat kebebasan dari hukuman pancung tersebut. Sekarang ranah publik masyarakat kembali geger dengan adanya berita TKW Ruyati yang mendapat hukuman pancung karena telah mengaku membunuh majikannya. Tidak hanya Ruyati dan Dasem yang mengalami keadaan menyedihkan seperti ini.

Belakangan terkuak bahwa banyak TKI yang harus mengalami nasib yang sama yaitu mendapatkan hukuman mati di berbagai negara. Sehingga dengan cepat pemerintah membentuk Satgas TKI. Namun begitu banyak hal yang perlu dicermati atas berbagai nasib tragis yang dialami para TKI di luar negeri. Tidak hanya sekedar melontarkan opini bahwa pemberian hukuman mati melanggar kemanusiaan namun perlu sekali melihat akar permasalahan yang seharusnya dicermati.

Tak dapat dipungkiri bahwa motivasi terbesar memilih menjadi TKI di luar negeri adalah untuk memenuhi biaya hidup yang kian melangit. Kesejahteraan yang begitu jauh dirasakan memang membebani kehidupan sehari-hari. Lapangan kerja di dalam negeri yang kurang mencukupi membuat pilihan mencari pekerjaan di luar negeri menjadi pilihan. Dengan iming-iming gaji yang lumayan besar maka tidak heran tawaran menjadi TKI adalah tawaran yang cukup mengiurkan. Kemiskinan yang terus meningkat serta ketidaksediaan lapangan kerja di dalam negeri menjadi salah satu hal yang memicu maraknya TKI. Kita dapat membayangkan apabila kemiskinan di negeri ini diatasi serta tersedia lapangan kerja yang cukup maka keinginan masyarakat yang ingin menjadi TKI kemungkinan menurun. Oleh karena itu episode Ruyati bisa kembali terulang apabila kemiskinan belum benar-benar diatasi di negeri ini.

Menyoal hukuman mati maka perkara hukuman mati merupakan perkara yang masih debatable. Sementara masyarakat kita pun sebenarnya masih ambigu mengenai hal tersebut. Dari sisi apa yang dialami Ruyati maka masyarakat kita kebanyakan tidak setuju dengan adanya hukuman mati tersebut. Namu kita juga tak dapat memungkiri rakyat negeri ini pun menginginkan hukuman mati bagi para koruptor karena dianggap begitu menyengsarakan rakyat. Demikian pula, jika ditanya apakah setuju dengan hukuman mati pada terpidana Bom Bali, yakni Imam Samudra, Amrozi dan Ali Imron? Mereka tidak akan menolak. Juga, layakkah pembunuh sadis seperti jagal Jombang Ryan, atau Ahmad Suradji alias Dukun AS, atau Sumiarsih yang membantai satu keluarga, dihukum mati? Tentu, sebagian besar masyarakat menganggukkan kepala.

Itulah fakta, mengapa hukuman mati diperlukan. Selain sebagai bentuk hukuman setimpal atas kejahatan luar biasa yang dilakukannya, sejatinya hukuman mati sangat manusiawi karena membela korban semaksimal mungkin. Bukankah nyawa korban yang begitu mudah dihilangkan para pembunuh itu sangat berharga?. Sangat tidak proporsional jika hukuman mati digeneralisir sebagai bentuk kekejian. Justru, ada saatnya hukuman mati wajib ditegakkan. Pemelintiran soal hukuman mati ini, tak lebih sebagai bentuk islamophobia, yakni ketakutan berlebihan terhadap Islam. Terlebih semangat mendirikan negara Islam, senantiasa terkait dengan upaya penegakan hukum qishos, yang selama ini memang tidak bisa ditegakkan tanpa institusi negara Islam.